oleh

Pengawas Naker Nilai PT Epson Tak Salah, Buruh Nilai Ada Tiga Kesalahan

CIKARANG SELATAN-Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II menilai PT Indonesia Epson Industry (IEI) tidak bersalah atau sudah melakukan peraturan perundangan-undangan terkait permasalahan yang dilaporkan serikat buruh FSPMI Pimpinan Unit Kerja (PUK) Epson.

“PUK mengadukan terkait masalah pasal 52, 54, 57 dan 58 terkait perjanjian kerja. Mereka (Serikat,red) dalam perjanjian ini dibuat kurang lengkap. Kalau sesuai pasal 54, bahwa disitu harus ada jenis usaha, di perjanjian tidak ada,” kata Endi  Suhendi selaku Pengawas Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi kepada Formenews, Selasa (16/7).

Endi menyebut jika nama perusahaan  sudah mewakili jenis bidang, “Ketika PKWT ini sudah ada PT Indonesia Epson Industry diwakili manager, kalau bicara jenis asal perusahaan badan hukum, pasti ada jenis usaha. Jenis usaha apa?, sudah terwakili di nama perusahaan,”katanya.

Terkait pemaksaan lembur kata Endi tidak ada masalah asalkan pekerja dan perusahaan,  “Lebih tiga jam boleh, lebih pun boleh, asalkan dibayar sesuai dengan ketentuan. Bahasa Ketua PUK semacam pemaksaan tidak ada, yang tercantum kan pandangan setiap orang. Ketika perusahaan mewajibkan lembur, anak-anak dikasih surat lembur, setuju ya dilaksanakan,”paparnya.

Endi berharap serikat pekerja dan pihak manajemen perusahaan duduk bersama membahas permasalahan ini, “Kalau saran kami pasal direvisi dan PUK berembug dengan perusahaan, jadi mitra jangan jadi musuh,”paparnya.

Terkait  adanya mantan aktivis buruh yang menjabat sebagai HRD di Epson. Endi enggan mengomentari karena diluar ranah pengawas.

Penilaian pengawas membuat para anggota PUK kecewa. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi pengawas untuk tetap mendesak melakukan pemeriksaan ulang. PUK menduga pengawas terkesan membela perusahaan.

“Yang kita baca, sudah ada tiga kesalahan. Pertama sekurang-kurangnga ada jenis usaha, itu tidak ada. Di pasal 78 ada batasan lembur sehari tiga jam itu dimasukan ke PKWT. Jika perusahaan memerlukan koma pekerja sepakat. Artinya pekerja dipaksa sepakat. Perjanjian itu dibuat oleh perusahaan,”kata Sekretaris PUK FSPMI PT Epson, Rendra

Rendra mengatakan serikat buruh menjalankan perselisihan sesuai dengan koridor. Namun ia meminta pengawas menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

“Ya, harus dong ditanggapi, kita mengasih laporan berartikan kita membantu kerja pengawas, kalau ada yang ga bener tolong dong dibenerin. Kalau kita ga puas kita akan lapor ke Kementrian, kita pernah dan itu langsung ditanggapi,”paparnya.(taj)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERBARU