Pada 15 Agustus 2020, Kabupaten Bekasi genap berusia 70 tahun. Sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi tidak bisa dipisahkan dengan jejak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sehingga, hari jadi Kabupaten Bekasi senantiasa kita peringati dua hari sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
(Bagian 2-habis)
OLEH: DHANY WAHAB HABIEBY (*)
Berdasar pada hasil studi tersebut, maka upaya pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunan harus selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kabupaten Bekasi dengan potensi sumber daya yang melimpah berpeluang menjadi daerah yang maju dan terdepan di Indonesia. Sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut;
Pertama, Membangun kekuatan ekonomi. Persoalan ekonomi yang paling dominan dihadapi oleh warga masyarakat di Kabupaten Bekasi. Kesulitan memperoleh penghasilan, minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya angka pengangguran berdampak pada bertambahnya keluarga miskin. Pemerintah Daerah harus mampu melakukan terobosan untuk mendorong ekonomi masyarakat dengan menggandeng pihak swasta yang ada di Kabupaten Bekasi. Kekuatan ekonomi akan meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri warga dalam menghadapi setiap permasalahan.
Sektor pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, migas yang ada di Kabupaten Bekasi merupakan ladang emas yang harus dikelola dengan proporsional dan profesional untuk kesejahteraan warga masyarakat. Dampak pandemi memang berpengaruh kepada laju pertumbuhan ekonomi dan kita harus besinergi mencari solusi untuk meminimalisir gejolak sosial yang mungkin terjadi. Menciptakan program-program sosial yang merata dengan anggaran yang tersedia, membentuk sistem jaminan sosial, menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warga. Dukungan tunjangan bagi pengangguran, ketersediaan pendidikan tinggi gratis, dan pelayanan administrasi kependudukan gratis sejak setiap bayi lahir di Kabupaten Bekasi.
Kedua, Menekan angka korupsi yang rendah. Secara keseluruhan tingkat korupsi di Indonesia memang masih memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mencegah praktik korupsi merebak ditengah masyarakat. Kepercayaan publik harus dibangun dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah yang berpedoman pada prinsip-prinsip good and clean governance. Kasus suap, penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan jabatan harus dicegah sejak dini. Faktor inilah yang menjadi nilai tambah untuk menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah percontohan yang membahagiakan warganya.
Ketiga, Memprioritaskan kesejahteraan warga. Masyarakat Kabupaten Bekasi sudah dikenal ramah dan akomodatif terhadap para pendatang. Kemampuan dan life skill warga Bekasi harus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan warga pendatang dari berbagai daerah. Pemerintah Daerah dapat menyediakan pusat-pusat pelatihan bagi warga setempat maupun pendatang serta informasi kebekasian dengan mengedepankan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menerapkan konsep bahwa para pendatang dapat membantu daerah menyelesaikan krisis tenaga kerja akibat pandemi yang berkepanjangan.
Keempat, Menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Kebahagiaan dapat dirasakan apabila kita mendapatkan keamanan dan kenyamanan tinggal di Kabupaten Bekasi. Ketercukupan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan serta dukungan sosial yang memadai. Keamanan mencakup kebebasan secara fisik dengan banyaknya jumlah ruang terbuka untuk dikunjungi, kebebasan secara sosial serta stabilitas politik yang terjaga. Relasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif akan menghasilkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Kesediaan untuk berkorban seperti yang diwariskan oleh para tokoh pejuang Bekasi mesti diteladani oleh seluruh pemimpin di semua tingkatan.
Sekedar mengingatkan kembali komitmen Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja saat dilantik pada 12 Juni 2019, bertekad membenahi pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatiannya antara lain; sektor investasi dan pembangunan mal pelayanan publik untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. (sumber Kompas.com)
Sektor infrastruktur dengan memastikan keberlangsungan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dari mulai jalan, jembatan, sampai dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Eka berjanji akan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau untuk masyarakat.
Sektor pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan melakukan pelayanan keliling ke seluruh desa/kelurahan dengan menggunakan mobil pelayanan keliling untuk memudahkan masyarakat. Selain itu yang tidak kalah penting di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merancang aturan yang memuat tentang penyerapan tenaga lokal.
Program-program prioritas tersebut setidaknya menjadi peta jalan bagi upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Pertanyaannya adalah sejauhmana implementasi program tersebut dapat dilaksanakan?. Publik berhak menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan parameter program kerja yang sudah dicanangkan untuk merefleksikan berdirinya Kabupaten Bekasi.
Semoga tekad dan komitmen Bupati Eka dapat direalisasikan sebagai kado istimewa bagi seluruh warga saat memperingati hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-70. Untuk itu diperlukan sinergi kolaboratif yang baik dan terintegrasi antar seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Kabupaten Bekasi yang mandiri, wibawa dan bahagia. Dirgahayu Kabupaten Bekasi ke-70. (*)
(*) Pemerhati Sosial
Komentar