oleh

Sekolah Ramah Guru, Perlukah?

Oleh : Hamdani, S.Pd. MM (*)
Bagian 2-Habis

Saya coba untuk berpendapat  tentang  Prinsip-prinsip  Sekolah Ramah Guru dengan mencoba mengutip dari Kompas.com tentang Prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak tetapi  dengan pendapat yang berbanding terbalik yaitu mestinya untuk anak saya pakai untuk guru, dan saya terapkan dalam membuat Prinsip-prinsip Sekolah Ramah Guru, yaitu :

  1. Non diskriminatif, artinya adanya perlakuan adil terhadap guru dari prilaku siswa, orang tua, masyarakat dan pemerintah. Perlakuan adil ini artinya memberi kasih sayang, perhatian, dan perlakuan yang setara tanpa membedakan kepada semua guru.
  2. Kepentingan terbaik untuk Guru, artinya guru menjadi prioritas utama saat mengambil kebijakan oleh pengelola Pendidikan bukan siswa, karena siswa adalah kertas putih yang hendak kita tuliskan,apa mau kita asal sesuai dengan tujuan yang diharapkan, silahkan saja. Berbeda dengan guru sebagai orang dewasa yang sudah memiliki pertimbangan rasa,karsa dan raga, sehingga Ketika mengambil keputusan semua harus keputusan yang terbaik untuk guru.
  3. Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, artinya lingkungan sekolah harus menjamin pengembangan secara menyeluruh serta menghormati martabat guru.
  4. Penghormatan terhadap pandangan guru, artinya lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang mampu memberikan jaminan bahwa apa yang disampaikan oleh guru adalah ajaran-ajaran yang benar, jika ada hal yang perlu diluruskan terhadap pandangan guru yang keliru, hendaknya disampaikan dengan menggunakan adab yang tinggi.
  5. Pengelolaan yang baik, artinya sekolah harus mampu menjamin adanya transfaransi, akuntabilitas dan penegakan hukum yang berimbang, dimana guru sebagai orang dewasa tidak serta merta disalahkan apabila bermasalah dengan siswa, terlebih jika menggunakan regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak dan regulasi yang menjamin hak-hak guru di mata hukum pada saat terjadi permasalahan hukum di sekolah terkait dengan pengajaran dan pembelajaran, ini harus diputuskan secara berimbang.

Jangan regulasi tentang perlindungan anak lebih dikedepankan dengan dalih perlindungan, sementara yang dikorbankan adalah guru, padahal guru juga punya regulasi yang sangat melindungi hak-haknya sebagai warga negara.

Sehingga saat posisi seperti ini ada tiga hal kondisi yang terjadi. Pertama, guru yang mengharapkan perlindungan profesi, namun melakukan Tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan. Kedua, guru tidak melakukan kekerasan, namun mendapatkan ancaman dan diskriminasi.

Ketiga, guru tidak melakukan kekerasan, namun mendiamkan terjadinya perilaku kekerasan. Oleh karena itu sangat diperlukan tata Kelola lingkungan sekolah yang sangat menjamin perlindungan guru dan anak.

Sekarang menjadi hal menarik jika kita lihat dan dengar dari berita-berita yang berkembang baik di media cetak  maupun media elektronik, ternyata jumlah anak sebagai pelaku kekerasan makin meningkat, dan anak sebagai korban kekerasan guru makin tidak kita dengar di media.

Jika seperti ini siapa yang disalahkan? Lembaga yang gencar melakukan perlindungan anak ? atau anak-anaknya sendiri yang merasa terlindungi, jika melakukan tindakan kekerasan dengan dalih masih anak-anak dan ada regulasi khusus yang melindunginya.

Perubahan zaman secara otomatis akan menimbulkan permasalahan di masyarakat utamanya tentang ukuran seberapa jauh seseorang melakukan kekerasan, sehingga ukuran kekerasan masih bisa diperdebatkan dan sangat subjektif. Institusi yang konsen pada Perlindungan anak melihat nilai-nilai dan ukuran kekerasan itu dalam kaitannya dengan perkembangan yang ada di dunia internasional, sedangkan guru melihat ukuran itu sebagaimana kenyataan yang ditemukan sehari-hari. Ini yang seringkali terjadi, yaitu tidak bertemunya pemahaman atas ukuran kekerasan.

Penyelesaian apapun yang terjadi di sekolah berkaitan dengan tindakan kekerasan, baik guru kepada murid atau murid,orang tua, masyarakat bahkan pemerintah kepada guru mestinya tidak harus selalu melalui proses hukum. Bisa menggunakan dua jalan.

Pertama penyelesaian melalui sanksi kode etik dimana dapat ditempuh melalui penerapan kode etik yang disusun oleh organisasi profesi guru, sayangnya kode etik guru tidak hanya satu karena ada beberapa organisasi guru di Indonesia.

Kedua penyelesaian secara nonlitigasi berupa penyelesaian kekeluargaan dan mediasi. Jika kedua jalan tersebut tidak bisa ada titik temunya, ya apa boleh buat, penyelesaiannya harus menempuh jalur hukum. Oleh karena itu sebaiknya harus sangat berimbang dalam mensikapi permasalahan tersebut, ada baiknya selain selalu mensosialisasikan Sekolah Ramah Anak, disosialisasikan juga Sekolah Ramah Guru, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dipentingkan dan tidak ada yang dirugikan.

Ingat kita sering menggunakan istilah KBM yaitu kepanjangan dari Kegiatan Belajar (siswa) dan Mengajar (guru), dimana kedua-duanya disebutkan ini menunjukan bahwa kedua-duanya (Siswa-Guru) harus diperlakukan yang sama sesuai dengan posisi dan kedudukan masing-masing.

Ayo teman-teman guru, kita mulai melakukan  Gerakan Sekolah Ramah Guru  untuk mengimbangi Sekolah Ramah Anak, karena  kedua-duanya memiliki regulasi yang levelnya sama yaitu berupa Undang-undang (Guru memiliki UU Guru dan Dosen, siswa memiliki UU Perlindungan anak) dengan demikian jika kita memahami hak-hak hukum kita, saya yakin kita akan dapat hidup harmonis dalam lingkungan sekolah. (*)

 

(*) Kepala Sekolah, Dosen Univeritas Terbuka dan Sekretaris PGRI Kabupaten Bekasi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERBARU